Bencana itu seksi. Semakin besar dampak bencana, semakin besar pula perhatian orang. Ketelanjangan manusia yang berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup mengundang orang untuk hadir, menemani, dan mengulurkan tangan. Berbagai pihak dengan bermacam latar belakang terlibat sejak hari pertama bencana hingga beberapa bulan atau tahun setelahnya.

Dalam situasi darurat, tak jarang kepentingan kelompok ataupun pribadi turut terlibat. Rasa kemanusiaan dinodai dengan kepentingan serta ideologi dan keyakinan lain yang menyusup dibalik bantuan.

Ini terjadi pula di Padang yang diluluhlantakkan oleh gempa 7,6 skala Richter pada 30 September 2009. Di beberapa titik jalan, partai politik, lembaga agama, dan lembaga swadaya masyarakat mendirikan benderanya masing-masing setinggi-tingginya. Masing-masing tentunya memiliki semangat dan cara tersendiri dalam memberikan bantuannya bagi warga terdampak.

Warga di Jorong Simpang, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Sungai, Kabupaten Padang dianugerahi kewaspadaan tinggi. Ucapan bijak “ Balik Ke Nagari, Pulang ke Surau” dipegang teguh. Perasaan satu hati – satu rasa – satu jiwa – sepenanggungan dalam segala situasi masih dipegang teguh. Budaya gotong royong masih mengakar. Di lain pihak, Pulang ke Surau berarti kembali ke akidah, aturan agama. Mayoritas masyarakat Padang adalah muslim yang taat. Segala pengaruh dari luar daerah benar-benar disaring sesuai dengan akidah muslim yang sudah mengurat akar dalam tradisi dan budaya setempat.

Aburahim, wali jorong Simpang, bersama warga mengambil kebijakan yang berbeda dibanding warga di wilayah lain. Kewaspadaan mereka akan kepentingan politik, ekonomi, dan juga penyiaran agama melalui bantuan yang diberikan membuat mereka tidak mengijinkan begitu saja bantuan masuk ke wilayahnya. Semua bantuan diterima di posko dan dibagikan oleh relawan setempat. Menurut pengakuannya, para relawan siap sedia 24 jam untuk membantu warga. Mereka berjaga bergantian di tiap posko. Semua yang terlibat di Posko Jorong Simpang tidak mendapat imbalan dalam bentuk apapun. Bahkan, biaya operasional posko berasal dari kantung mereka sendiri.

“Kami selalu berkoordinasi sesuai dengan struktur pemerintahan dan pemuka masyarakat. Jikalau wali korong, wali nagari, dan pemuka masyarakat tidak menyetujui bantuan, kami juga akan menolak. Ini demi keamanan warga sendiri”, demikian kata Aburahim. “ Kami tidak mau warga resah karena kepentingan politik atau kristenisasi”, lanjutnya. Mereka bahkan menolak proses assesment atau verifikasi data pemerintah yang dilakukan oleh LSM pada umumnya. Dengan demikian, data base yang diperoleh dari wilayah tersebut hanya berasal dari data kependudukan pemerintah Nagari setempat.

Kebijakan ini membawa konsekuensi yang harus ditanggung oleh relawan setempat. Mereka harus mengirimkan bantuan kepada warga secara adil dan seturut data yang ada. Bersama 15 pemuda setempat, Aburahim membagi setiap bantuan yang datang dan mengantarkannya ke rumah-rumah penduduk. Selain itu, terdapat pula selisih antara jumlah bantuan dan warga. Menurut data dari wali nagari, ada 151 Kepala Keluarga di wilayah tersebut. Namun, berdasar pengakuan wali jorong, ada 168 Kepala Keluarga. Memang ada beberapa warga yang meskipun tinggal di situ, tidak memiliki Kartu Keluarga karena berbagai alasan. Mereka ini tentunya tidak mendapatkan bantuan karena tidak masuk dalam data penerima bantuan.

Proses distribusi bantuan di Jorong Simpang menjadi fenomena menarik. Selain karena tidak memungkinkan untuk mengadakan verifikasi data, kepastian penerimaan bantuan pun sulit didapatkan. Semua bantuan diterimakan dan dipercayakan pada satu orang penanggung jawab.  Dari penggalian informasi ke beberapa responden saat dilakukan proses monitoring, bantuan dari Caritas Joint Network memang diterima oleh beneficiaries. Tentunya perlu dilakukan monitoring – evaluasi yang lebih mendalam lagi untuk mendapat kepastian kesesuaian antara bantuan dan penerima.

Di tengah situasi darurat, sisi kemanusiaan menuntut supaya bantuan segera diberikan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas, tranparansi dan profesionalitas. Sementara di sisi lain, ada budaya lokal yang memang menuntut beberapa hal yang kadang kala kurang selaras dengan tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas pemberian bantuan. Pertanggungjawaban dan penyesuaian terhadap situasi lokal bagaikan sekeping mata uang. Memberi prioritas lebih pada satu sisi dan menisbikan sisi lain, justru akan membuat racun bagi masing-masing sisi.

Ditulis oleh Albert Deby, Yohanes Baskoro, Victor Dimas (relawan Karina KAS untuk Caritas Joint Response)